Tentang Kami

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Maksud dan tujuan dari dibentuknya Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

  1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia.
  2. Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia.
  3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal.
  4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia.
  5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (recovery) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  6. Serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas.

Dalam menjalankan tugasnya, Indonesia SIPF memiliki 3 fungsi utama yaitu:
 

  1. Fungsi Investasi
    1. Menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas Dana Perlindungan Pemodal
    2. Mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan segera dari Dana Perlindungan Pemodal
    3. Melakukan penyetoran hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

  2. Fungsi Pembukuan dan Keuangan
    1. Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
    2. Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan sehubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
    3. Memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
    4. Menyusun laporan keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
    5. Melakukan kegiatan perbendaharaan, antara lain menerima dana dan memungut iuran Dana Perlindungan Pemodal dan mengeluarkan biaya yang terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal
    6. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal
    7. Apabila terdapat keragu-raguan atau perbedaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan pihak lain, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib mengadakan rekonsiliasi dengan pihak terkait tersebut untuk memastikan akurasi pembukuan.

  3. Fungsi Audit dan Kepatuhan
    1. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal yang berlaku
    2. Memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dan
    3. Memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Dalam menjalankan tugasnya, Indonesia SIPF berkewajiban untuk:

  1. Memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal
  2. Menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian
  3. Menempatkan uang tunai dari Dana Perlindungan Pemodal pada rekening bank dan/atau tempat penyimpanan yang terpisah dari rekening operasional dan/atau tempat penyimpanan uang tunai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
  4. Membuat dan menyampaikan laporan yang mencakup kegiatan dan posisi keuangan bulanan, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan Dana Perlindungan Pemodal kepada OJK dan
  5. Menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.

Indonesia SIPF memiliki beberapa kewenangan terkait hal-hal sebagai berikut:

  1. Mewakili Dana Perlindungan Pemodal baik di dalam maupun di luar pengadilan
  2. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi
  3. Memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal
  4. Mewakili Dana Perlindungan Pemodal untuk melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari Dana Perlindungan Pemodal yang telah dibayarkan kepada Pemodal, dari Kustodian yang menyebabkan Aset Pemodal dimaksud hilang
  5. Menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal atas:
    1. Dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi
    2. Hasil investasi dan/atau
    3. Dana dan/atau aset dari sumber lain yang ditetapkan oleh OJK
  6. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Perlindungan Pemodal
  7. Menetapkan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan kebijakan investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, dengan ketentuan persyaratan, prosedur, atau petunjuk teknis dimaksud termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari OJK
  8. Mengusulkan kepada OJK jumlah maksimal klaim untuk setiap Pemodal dan/atau keseluruhan Pemodal dalam 1 (satu) Kustodian dengan mempertimbangkan rekomendasi komite klaim
  9. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa dalam rangka pengambilan keputusan menerima atau menolak pembayaran klaim Pemodal
  10. Menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal
  11. Meminta Kustodian dan Pemodal untuk memberikan kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim Pemodal, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  12. Melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim Pemodal yang telah dinyatakan sah untuk dibayarkan dan
  13. Memberikan masukan kepada OJK mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan Dana Perlindungan Pemodal dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Dana Perlindungan Pemodal.
logo sipf
PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone +6221 - 5155553
Fax +6221 - 5155556